Berakhirnya New START dikhawatirkan dapat memicu lingkaran eskalasi dan perlombaan senjata tiga arah antara China, AS, dan Rusia.
Beijing – China mendesak Amerika Serikat (AS) merespons secara positif tawaran Rusia terkait pemeliharaan batas jumlah hulu ledak nuklir, menyusul berakhirnya salah satu perjanjian utama pengendalian senjata nuklir antara kedua negara pada 5 Februari 2026.
Dalam pernyataannya, pemerintah China kembali menegaskan penolakannya untuk bergabung dalam perundingan perlucutan senjata nuklir trilateral bersama AS dan Rusia, meskipun Presiden Donald Trump telah berulang kali menyerukan agar Beijing ikut serta.
China menilai perbedaan besar dalam jumlah persenjataan nuklir sebagai alasan utama penolakan tersebut. Demikian seperti dikutip dari laporan SCMP.
Berakhirnya Perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) akan menjadi pemutusan signifikan dari lebih dari lima dekade upaya pengendalian senjata nuklir bilateral antara AS dan Rusia, dua negara yang secara bersama-sama menguasai sekitar 90 persen dari total senjata nuklir dunia.
Para analis memperingatkan bahwa runtuhnya perjanjian ini dapat memicu lingkaran eskalasi baru dan berujung pada perlombaan senjata nuklir tiga arah yang melibatkan AS, Rusia, dan China.
“China telah mencermati saran konstruktif yang sebelumnya diajukan Rusia mengenai pengaturan lanjutan New START dan berharap AS dapat merespons secara positif demi benar-benar menjaga stabilitas strategis global,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada Selasa (3/2).
Lin menegaskan bahwa posisi China terhadap perundingan pengendalian senjata nuklir trilateral sudah sangat jelas. Menurutnya, kekuatan nuklir China dan AS tidak berada pada tingkat yang sama, sehingga tidak adil dan tidak masuk akal apabila China diminta untuk ikut serta dalam perundingan perlucutan senjata nuklir pada tahap saat ini.
Perjanjian New START yang ditandatangani pada 2010 membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang boleh dikerahkan oleh Amerika Serikat dan Rusia masing-masing hingga 1.550 unit. Perjanjian ini juga menetapkan batas maksimal 800 peluncur strategis, baik yang aktif maupun tidak, serta membatasi jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), dan pengebom berat yang dikerahkan hingga 700 unit.
Selain pembatasan jumlah, perjanjian ini dikenal karena rezim transparansi dan verifikasinya yang luas. Sejak 2010 hingga 2023, sebelum inspeksi dihentikan, New START memungkinkan dilakukannya 328 inspeksi di lokasi, 25.449 pemberitahuan resmi, serta puluhan pertemuan bilateral dan pertukaran data.
Hingga kini, Trump belum memberikan tanggapan positif atas tawaran Presiden Vladimir Putin pada September lalu untuk memperpanjang batas jumlah senjata secara informal selama satu tahun.
“Jika berakhir, ya berakhir,” kata Trump kepada The New York Times. “Kita akan membuat perjanjian yang lebih baik.”
Sementara itu, pejabat Rusia yang menangani isu pengendalian senjata menyatakan pada Selasa bahwa Moskow siap menghadapi realitas baru dunia tanpa pembatasan senjata nuklir.
“Kami telah menyelesaikan semua yang diperlukan tepat waktu” dan mereka memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak adanya respons juga merupakan sebuah respons,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov seperti dikutip kantor berita negara TASS.
Ryabkov berada di Beijing pada Selasa untuk bertemu dengan mitranya dari China, Wakil Menteri Luar Negeri Liu Bin. Dalam pertemuan tersebut, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China, kedua pihak berjanji untuk menegakkan kewenangan dan efektivitas perjanjian serta mekanisme pengendalian senjata internasional, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas strategis global.
Sesuai ketentuannya, New START tidak dapat diperpanjang lagi karena hanya boleh diperpanjang satu kali. Perjanjian ini sebelumnya telah diperpanjang satu kali pada 2021, ketika Presiden Putin dan Presiden AS saat itu, Joe Biden, menyepakati perpanjangan selama lima tahun.
Perlombaan Senjata Nuklir Tiga Arah
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5317637/original/075566100_1755398143-Screenshot_2025-08-17_093510.jpg)
Zhao Tong, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan bahwa New START kemungkinan besar akan berakhir kecuali terjadi perubahan kebijakan mendadak dari AS.
Menurut Zhao, Washington merasa perlu mempertahankan fleksibilitas untuk meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir yang dikerahkan, terutama karena kekhawatiran terhadap pembangunan kekuatan nuklir China.
Ia menambahkan bahwa Rusia, sebagai perbandingan, semakin dipandang sebagai ancaman yang lebih kecil oleh AS, terutama mengingat keterbatasan sumber daya Moskow untuk memperluas arsenal nuklirnya.
Menurut laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang dirilis pada Juni, China saat ini memiliki setidaknya 600 hulu ledak nuklir dan arsenalnya disebut bertumbuh lebih cepat dibanding negara mana pun dengan penambahan sekitar 100 hulu ledak per tahun sejak 2023.
Rekomendasi China untuk Rencana Lima Tahun ke-15 periode 2026–2030 mencantumkan penguatan “daya tangkal strategis”, yang menandakan bahwa Beijing akan terus memperluas dan memodernisasi kekuatan nuklirnya guna memperkecil kesenjangan dengan AS dan Rusia.
Rincian lebih lanjut diperkirakan akan terungkap ketika China mengesahkan rencana lima tahun tersebut secara penuh pada Maret mendatang.
Berdasarkan estimasi SIPRI, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stok militernya, terdiri dari 1.770 yang dikerahkan dan 1.930 yang disimpan. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 4.309 hulu ledak, termasuk 1.718 yang dikerahkan dan 2.591 yang disimpan.
Zhao menyatakan bahwa tanpa New START, Washington akan memiliki keleluasaan lebih besar untuk menambah jumlah hulu ledak nuklir pada kekuatan rudalnya yang ada.
Pada saat yang sama, Rusia disebut dapat terus mengembangkan sarana peluncuran senjata nuklir baru, seperti rudal jelajah bertenaga nuklir dan torpedo jarak jauh bertenaga nuklir. Kemampuan nuklir nontradisional ini dinilai sangat berbahaya dan menimbulkan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lingkungan global.
Zhao menilai pula bahwa keengganan China untuk memberikan transparansi mengenai ekspansi nuklirnya justru mendorong AS mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat ditafsirkan Beijing sebagai ancaman tambahan.
Malcolm Davis, analis senior di Australian Strategic Policy Institute (ASPI), mengungkapkan bahwa kembalinya perlombaan senjata nuklir antara AS dan Rusia dapat mendorong China untuk mempercepat dan memperluas pembangunan kekuatan nuklirnya, yang pada gilirannya akan memicu respons dari Moskow dan Washington.
Ia menilai bahwa perlombaan senjata nuklir tiga arah akan sangat tidak stabil, terutama tanpa adanya mekanisme pemantauan dan verifikasi.
Zhou Bo, pensiunan kolonel senior Tentara Pembebasan Rakyat China, menyebut berakhirnya perjanjian New START sebagai sesuatu yang “disesalkan”.
“Hal ini pasti meningkatkan ketidakpastian, kecemasan, dan ketidakstabilan,” tutur Zhou. “Tidak ada keraguan mengenai hal itu.”
Risiko Proliferasi Nuklir
Pengendalian senjata nuklir antara AS dan Rusia telah berkembang sejak Perundingan Pembatasan Senjata Strategis (Strategic Arms Limitation Talks atau SALT) pada 1970-an, dilanjutkan dengan perjanjian START pada 1990-an, dengan New START menjadi pilar terakhir dari kerangka tersebut.
Sebagian besar perjanjian pengendalian senjata era Perang Dingin lainnya telah runtuh dalam tiga dekade terakhir. Perjanjian Anti-Rudal Balistik (ABM) 1972 berakhir setelah AS menarik diri pada 2002. Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF) runtuh setelah penarikan AS pada 2019 dan keluarnya Rusia pada tahun lalu.
“Apa yang kita saksikan sekarang adalah meningkatnya risiko proliferasi nuklir, bukan kemajuan dalam mengurangi risiko tersebut,” tegas Zhou.
Zhou juga menyebut bahwa rencana Trump untuk membangun sistem pertahanan rudal “Golden Dome” — yang ditujukan untuk mencegat rudal balistik, hipersonik, dan jelajah — melemahkan stabilitas strategis, demikian pula rencana Trump untuk melanjutkan kembali uji coba nuklir AS yang telah dihentikan sejak 1992.
“Saya tidak berpikir China akan terpengaruh dengan cara apa pun,” kata Zhou. “Ini adalah perjanjian bilateral yang sejak awal tidak melibatkan kami. China akan terus mengembangkan kekuatan nuklirnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”
Sementara itu, profesor hubungan internasional di Universitas Renmin Shi Yinhong mengatakan bahwa terlepas dari diperpanjang atau tidaknya New START, tindakan nyata jauh lebih penting daripada keberadaan kesepakatan formal.
“ASÂ terus memperkuat kekuatan nuklirnya, sementara Rusia secara terbuka melontarkan ancaman penggunaan senjata nuklir. Kondisi ini telah menjadi ‘normal baru’ dalam dinamika global. Dalam situasi seperti ini, keberadaan atau ketiadaan sebuah perjanjian, pada tingkat tertentu, hanya bersifat formalitas,” ujar Shi.