JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk menangani kasus keracunan makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (29/9/2025). “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda,” kata Tito usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).
Tito mengatakan, rakor tersebut akan digelar secara virtual mulai pukul 08.00 WIB esok hari. Rapat koordinasi ini nantinya akan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Wakil BGN Nanik S Deyang. Dia mengatakan, rakor akan membahas soal kewajiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program MBG memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi), serta mengoptimalkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Perbaikan tata kelola BGN
Sebelumnya, Pemerintah menyatakan akan melakukan percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN pasca maraknya kasus keracunan makanan dalam MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan peningkatan kualitas pelaksana MBG penting dilakukan karena keselamatan anak adalah prioritas utama. “Atas petunjuk dari presiden dan instruksi dari beliau bahwa, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas usai rapat tadi.
Zulhas mengatakan, hasil Rakor menghasilkan beberapa hal di antaranya, penutupan sementara terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program MBG yang bermasalah. Dia mengatakan, penutupan ini dilakukan agar SPPG tersebut dievaluasi dan dilakukan investigasi. “Pertama SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
Zulhas mengatakan, seluruh dapur SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.
Zulhas juga mengatakan, pemerintah mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG. “Selain itu, kami juga meminta menteri kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta aktif untuk SPPG secara aktif berkala,” ucap dia.